Kamu bisa menyaksikan ketika perokok itu merokok, seolah mereka lupa dengan dirinya, lupa dengan sekelilingnya dan abai terhadap dampak buruk yang ditimbulkan. Para perokok sadar ataupun tidak, mereka memberi subsidi timbulnya penyakin pada orang lain.

Bagi mereka yang tidak merokok, rokok adalah bencana. Aromanya saja sudah menggangu. Apalagi asapnya. Hidup di negeri para perokok, bagai berdiri disamping perapian, asap semua. 

Sebenarnya rokok itu boleh atau tidak, sih?

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada ketentuan yang melarang. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang melarang seseorang merokok. Adanya restriction atau pembatasan. Aturan terbaru minimal 21 tahun baru boleh merokok. Sebenarnya larangan ada, tapi berkaitan dengan tempat, bukan perbuatan. Ada 7 tempat dilarang merokok. Salah satunya fasilitas layanan kesehatan. Jadi, di Indonesia rokok itu legal jika telah berumur 21 tahun dan menggunakannya bukan ditempat yang dilarang. Merokoklah kawan!

Seorang penyintas jantung koroner mengatakan kalau dia berhenti merokok bukan karena keinginan tapi karena keadaan. Keadaan dimana pembulu di jantungnya harus dipasangi ring yang membuat dia tersadar dan berhenti merokok. Sekarang baginya perokok adalah orang-orang lemah yang tidak mampu mengendalikan diri. Menurutnya, menasehati perokok ibarat berbicara dengan tembok, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Keadaan yang akan menyadarkannya.

Teman-teman pembaca sekalian, jika kalian belum bisa berhenti merokok, merokoklah dengan nikmat dan bijak. Berusahalah agar rokokmu tidak menggangu orang lain.

Kalau saya perhatikan, paling tidak ada dua sebab kenapa jukir liar menjamur di Indonesia. Pertama, karena ekonomi. Maraknya jukir liar mengambarkan kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Misal terkait ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat minim. Masyarakat kesulitan hidup. Jadi sebagian mereka nekat mencari penghidupan dengan menjadi jukir liar.

Sebab kedua karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Aduan soal jukir liar tidak kepalang jumlahnya, sudah sangat banyak. Tapi respon dari aparat diluar harapan. Nanti viral banget baru turun menertibkan. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa kinerja aparat di Indonesia cenderung buruk. Seringnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan bersifat seremonial dan seporadis. Akhirnya tidak menimbulkan efek jera. Hari ini jukir diamankan, besok dia beroprasi kembali. Belum lagi persoalan beking membeking.

Regulasi yang mengatur soal parkir dan jukir itu sudah ada, setiapa daerah pasti punya. Namanya peraturan daerah atau disingkat perda. Adapun penegak perda ialah satpol pp. Berikutnya tinggal Pemda dengan satpol ppnya mau bekerja dengan benar atau tidak.

Terakhir, yang namanya jukir liar jelas melakukan pungli. Pungli ialah semua pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Pungli diatur dalam kuhp sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Orang yang melakukan pungli berarti melakukan tindak pindana. Seharusnya polisi bisa langsung bertindak. Idealnya tidak sekedar ditertibkan tapi juga dipidanakan.