Gibran, bagi banyak orang, bukan simbol harapan, melainkan bukti betapa rendahnya standar kepemimpinan Indonesia hari ini. Bukan soal usia semata, tapi soal isi kepala, kedalaman nalar, dan kemampuan berdialektika.

Adapun Zohran, he is far far beyond Gibran and his father. Not even far, but far away. Kalau kamu mengikuti Zohran Mamdani, wali kota termuda kota New York. Kita beharap ada orang seperti dia di Indonesia. Mumpuni dan menang pemilu.

Lalu bagaimana dengan Prabowo Subiyanto? Intinya dia lebih muda daripada Donald Trump. Dan dia berhasil mengorbitkan anak muda ganteng menjadi wakilnya. Suatu prestasi yang harus dicatat dalam buku-buku sejarah bangsa ini.

Anyway,

Pendakian gunung sering disalahpahami sebagai cara menaklukkan puncak-puncak bumi. Seolah-olah gunung adalah musuh yang harus dikalahkan, dan manusia adalah pemenang yang berdiri congkak di ketinggian. Padahal, bagi mereka yang sungguh-sungguh mendaki dengan hati, gunung bukan untuk ditaklukkan, ia hadir untuk menyadarkan.

Gunung mengajarkan satu hal sejak langkah pertama, tidak semua jalan nyaman layak dipilih. Jalurnya sempit, licin, menanjak, dan sering kali membuat kita bertanya, “Kenapa aku ada di sini?” Pertanyaan yang sama juga sering muncul dalam hidup. Saat usaha terasa berat, doa terasa sepi, dan hasil tak kunjung tampak, hidup pun seperti pendakian yang tak berujung.

Di gunung, pengorbanan adalah keniscayaan. Kenyamanan harus ditinggalkan. Kasur empuk diganti tanah dingin. Makanan lezat diganti sekadar pengganjal lapar. Sinyal hilang, ego dipreteli, dan tubuh dipaksa berdamai dengan keterbatasannya. Semua itu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan. Sebab sering kali, manusia baru mengenal dirinya sendiri saat tak lagi punya apa-apa untuk disombongkan.

Pendakian juga mengajarkan tentang sabar. Tidak ada puncak yang bisa diraih dengan tergesa-gesa. Mereka yang memaksakan langkah, biasanya justru tumbang di tengah jalan. Sama seperti hidup, terlalu terburu-buru mengejar hasil sering membuat kita lupa menjaga diri dan niat. Gunung seakan berbisik, yang pelan tapi istiqomah, lebih selamat daripada yang cepat tapi lalai.

Ada saatnya pendaki berhenti, bukan karena lemah, tetapi karena tahu batas. Ini pelajaran penting yang sering kita abaikan. Dunia kerap memuja mereka yang terus maju tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa mengeluh. Padahal berhenti sejenak bukan tanda kalah, melainkan bentuk kebijaksanaan. Bahkan Nabi pun beruzlah, menepi sejenak, sebelum menerima tugas besar.

Menariknya, tidak semua pendakian harus berakhir di puncak. Ada pendaki yang memilih turun sebelum sampai. Bukan karena gagal, tapi karena sadar, keselamatan lebih utama daripada ambisi. Ini pun filosofi hidup yang mahal. Tidak semua yang ditinggalkan adalah kekalahan. Kadang, mundur adalah cara paling jujur untuk tetap hidup.

Dan ketika puncak akhirnya dicapai, yang datang bukan euforia berlebihan, melainkan keheningan. Di atas sana, manusia terasa kecil. Ego runtuh. Ambisi mereda. Bahkan air mata menetes haru. Kita sadar, betapa luas ciptaan Tuhan dan betapa rapuhnya diri ini. Puncak tidak membuat kita tinggi, justru ia mengajarkan kerendahan hati.

Akhirnya, mendaki gunung itu kegiatan yang berat dan menyiksa. Namun jika kamu yakin dan sabar, kelak ketika telah di puncak, seolah kamu lahir kembali dengan versi yang berbeda. Maka jika hari ini hidup terasa seperti pendakian berat, mungkin bukan karena jalanmu salah, tapi karena sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih utuh.

Di bawah langit yang sama, ada yang menunduk karena hidup, ada yang berjoget karena fasilitas.

Mari kita bicara, secara hukum apakah gaji DPR boleh dinaikkan? Jawabannya boleh. Tidak ada pasal yang melarang. Negara memang punya hak menetapkan anggaran, termasuk untuk gaji pejabat. Jadi, dari sisi legalitas, itu sah.

Akan tetapi, hukum bukan hanya soal pasal.

Ada juga etik dan moralitas. Dalam filsafat hukum, istilahnya summum ius, summa iniuria hukum yang dijalankan secara kaku tanpa nurani bisa menjadi ketidakadilan yang paling besar.

Pertanyaannya sederhana, pantaskah? Apakah pantas wakil rakyat menambah gajinya sendiri, lalu bergembira, sementara rakyat yang diwakilinya sedang menjerit karena harga-harga yang melambung? Hidup jadi rakyat terasa berat.

DPR itu disebut wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Dalam kontrak sosial, mandat kekuasaan lahir dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Ketika mandat itu dipakai bukan untuk meringankan beban rakyat, tapi untuk menambah kenyamanan diri sendiri, maka secara etik itu adalah pengkhianatan moral.

Falsafah jawa bilang: “Mikul dhuwur mendhem jero.” Pemimpin itu harus mengangkat tinggi martabat rakyatnya, dan mengubur dalam-dalam kepentingan pribadinya. Bukan sebaliknya.

Joget setelah gaji naik, itu bukan sekadar ekspresi gembira. Itu simbol. Simbol betapa jauhnya jarak batin antara penguasa dan rakyatnya. Simbol betapa elit sering hidup di dunianya sendiri, seolah lupa bahwa rakyat di bawah sedang antre bantuan beras, sedang berjuang dengan upah pas-pasan.

Maka, izinkan saya tegaskan, secara hukum, boleh. Tapi secara etik, itu luka moral. Dan luka moral jauh lebih dalam dari sekadar pelanggaran pasal. Karena luka itu menghantam kepercayaan rakyat terhadap negara.

Teman-teman, kalau kita diam, ini akan berulang. Kita harus berani bersuara. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan. Karena demokrasi tanpa kritik hanyalah topeng.

Jangan lupa, rakyat miskin, rakyat lapar, rakyat yang susah kerja, bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia, sama-sama warga negara, yang mestinya jadi prioritas utama, bukan golongan ampas yang mendapatkan sisa.

Jadi, pertanyaannya kita kembalikan ke mereka. Apakah wakil rakyat masih benar-benar mewakili rakyat? Atau hanya mewakili dirinya sendiri?

Prediksi terhadap kemungkinan seorang terdakwa akan dihukum atau dibebaskan sangat mungkin dilakukan sejak awal, yakni melalui analisis terhadap dakwaan pasal yang dikenakan.

Dalam hukum pidana, pasal yang didakwakan adalah kerangka hukum yang harus dipenuhi jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Pasal-pasal ini memuat unsur-unsur delik, yaitu bagian-bagian penting dari perbuatan pidana yang harus dibuktikan secara kumulatif.

Misal kasus Tom. Bagaimana memulainya?

Pertama, cari tahu aturan apa dan pasal berapa yg didakwakan. Dalam hal ini Tom didakwa melanggar pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi:

Kedua, breakdown unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dalam hal ini pasal 2 UU Tipikor sebagaimana tercantum di atas. Diantaranya:

Ketiga, eksaminasi atau uji antara unsur pasal yang di dakwakan dengan diri terdakwa dalam hal ini Tom Lembong. Sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

📍Tom adalah orang, dia adalah subyek hukum. Unsur ini terpenuhi ✅️

Yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini sering jadi sumber perdebatan, karena kalau seorang pejabat hanya keliru dalam menjalankan tugasnya, apakah itu otomatis melawan hukum? Apakah keputusan kolektif yang salah secara administratif otomatis dipidana?

📍Apakah Tom dengan kebijakan impornya terbukti melawan hukum? Unsur ini jadi perdebatan❓️

Harus dibuktikan bahwa ada manfaat ekonomi yang diperoleh, baik oleh terdakwa sendiri atau pihak lain. Bukti bisa berupa: Aliran uang, transfer aset, keuntungan proyek yang tak wajar, dst.

Unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan. Salah satunya saja, pilih atara memperkaya diri atau orang lain atau korporasi.

📍Apakah Tom terbukti memperkaya diri/orang lain/korporasi? Fakta persidangannya unsur ini tidak terbukti ❌️

Bahwa unsur ini mengharuskan ada kerugian riil, bukan sekadar potensi. Harus dibuktikan oleh auditor negara (BPK, BPKP). Hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian harus jelas. Namun, unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan. Pilih satu antara merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

📍Apakah Tom merugikan keuangan negara/prekonomian negara? Fakta persidangan malah negara memperoleh keuntungan. Unsur ini tidak terbukti ❌️

Dari ke 4 (empat) unsur yang dieksaminasi, ternyata hanya satu yang terbukti, sedang 3 lainnya tidak terbukti. Sesungguhnya satu saja unsur yang tidak terpenuhi dalam pasal pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut secara hukum menjadi gugur dan terdakwa harus diputus bebas.

Pasal 2 UU Tipikor bisa menjadi alat prediksi yang kuat, asal kita jeli membedah unsur-unsurnya dan mengaitkan dengan fakta hukum. Jangan lupa setelah adanya putusan MK No 25/PUU-XIV/2016, pasal ini menjadi delik materil. Artinya, ia menitik beratkan pada akibat perbuatan dalam hal ini merugikan keuangan negara atau prekonomian negara. Karena yang dituju adalah akibat maka mensyaratkan adanya mens rea atau niat jahat pelaku. Jika tidak ada niat jahat maka tidak ada pidana. Dan secara umum dalam kasus-kasus pidana, mens rea adalah keniscayaan.

Akhirnya, siapa pun yang ingin menganalisis kasus pidana, baik pengacara, aktivis, wartawan, maupun masyarakat sipil, harus mampu menguasai teknik “unsur breakdown” ini. 

Sekian dan terimagaji!

Akan tetapi, tidak seperti kasus-kasus korupsi pada umumnya dimana pelaku sering dikecam publik. Tom Lembong justru mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas. Terlebih lagi, banyak tokoh anti korupsi, para politisi lintas spektrum ideologi, hingga kalangan akademisi yang terang-terangan membela Tom. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang koruptor dibela dan wajah peradilan dicela.

Pertanyaan yang muncul kemudian. Apa sebab dukungan terhadap Tom? Bukankah dia seorang koruptor sebagaimana putusan hakim! Ataukah majelis hakim telah keliru dengan putusannya?

Apa makna ketika masyarakat memilih berdiri di sisi terpidana dan bukan di sisi keadilan formal? Apakah ini bentuk dekadensi moral kolektif, atau justru sebuah kritik terbuka terhadap sistem keadilan itu sendiri?

Secara positivistik, hukum adalah produk formal institusi. Ketika hakim memutus bersalah, maka secara yuridis Tom adalah seorang koruptor. Namun, keadilan tidak selalu bersifat legal formal. Ia juga bersifat etis dan substantif. Miskawaih mengatakan bahwa keadilan bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi “meletakkan segala sesuatu pada tempat yang benar.” Maka, jika masyarakat merasa bahwa putusan ini tidak "meletakkan kebenaran di tempatnya", bisa jadi publik sedang menolak legalitas yang telah kehilangan legitimasi moral.

Tom Lembong selama ini dikenal bukan hanya bersih, tapi juga rasional, terbuka, dan progresif. Tak ada narasi kekuasaan yang menempel padanya, tak ada kekayaan mencurigakan, dan tak ada pola hidup mewah. Dalam banyak isu publik, Tom lebih menyerupai intelektual yang nyasar ke pemerintahan. Maka ketika ia divonis korupsi, publik merasakan dissonansi moral, rasa bersalah yang tak sejalan dengan watak pelaku, dan ini mengganggu.

Saya mencoba mempelajari berkas putusan kasus Tom. Jumlahnya lumayan banyak, 1561 halaman. Kesimpulan yang saya ambil, baik hakim maupun tim yang ada dibelakangnya (panitera, analis perkara peradilan, dsb) cenderung ingin menghukum Tom. Terasa pada elaborasi pertimbangan hakim yang dangkal dan terkesan memaksakan. Semakin dalam dibaca, semakin tidak meyakinkan. Rasanya banyak fakta-fakta persidangan yang tidak masuk dalam risalah pertimbangan putusan. Dan ini diakui oleh pengacara Tom.

Nietzsche pernah menyindir bahwa "hukum adalah kehendak yang lebih kuat dari kehendak lainnya", Maka pertanyaannya kini: apakah vonis terhadap Tom adalah wujud supremasi hukum, atau manifestasi dari kekuasaan yang menyamar sebagai hukum? Tanyakan ke Mulyono. Peace!

Korupsi bukan lagi sekadar tindakan kriminal, ia adalah bentuk evolusi sosial. Jika manusia purba beralih dari nomaden menjadi agraris, maka manusia modern berevolusi dari beradab menjadi biadab. Sebuah fenomena melenceng, di mana satu borok korupsi bisa menyebar dan membentuk borok-borok yang lain, seperti jamur sehabis hujan, seperti tukang tahu bulat yang tiba-tiba bermunculan. 

Yang unik dari korupsi adalah kemampuannya beradaptasi. Ia tidak terikat ruang dan waktu. Di negara demokrasi, ia memakai jas. Di negara otoriter, ia pakai seragam. Di desa, ia berbentuk dana fiktif. Di kota, ia menyamar jadi proyek strategis nasional. Ia begitu cair, mungkin karena sering dicuci.

Koruptor pun berkembang seperti spesies tersendiri. Mereka memiliki insting yang sangat kuat terhadap aroma uang, meskipun masih dibungkus dalam amplop cokelat atau disamarkan dalam anggaran "pengadaan kursi rapat multifungsi". Mereka tahu kapan harus tersenyum di depan kamera, dan kapan harus pura-pura sakit saat dipanggil KPK. Bahkan sebagian dari mereka memiliki keahlian membuat kutipan bijak untuk ditulis di caption Instagram, yang ironisnya, sering mengandung kata "amanah".

Dalam observasi tidak resmi saya, yang dilakukan sambil turu, terdapat tiga ciri utama koruptor modern:

1. Seneng dengan kamera, takut kepada akuntan.

Mereka lebih nyaman di shot shat sut kamera daripada diaudit. Laporan pertanggungjawaban kegiatan seringkali lebih fiktif dari kisah cinta di FTV. 

2. Religius saat ditangkap, agnostik saat menjabat.

Banyak dari mereka yang tiba-tiba rajin sholat, menyumbang masjid, bahkan hafal do'a makan setelah namanya muncul di berita. Tuhan memang Maha Pengampun, tapi Dia juga menciptakan neraka.

3. Pakar dalam merubah kata dan istilah

Mereka jago menggunakan istilah seperti “penyesuaian anggaran”, “efisiensi biaya”, dan “bantuan langsung tidak langsung yang belum dicairkan karena dinamika administratif.” Semuanya terdengar penting, seolah menganggap semua rakyat bodoh.

Lalu muncul pertanyaan ilmiah: Mengapa korupsi begitu awet? Apakah ia mengandung formalin moral? Ataukah sistem kita memang dirancang agar ia bisa berkembang biak tanpa kendala, seperti lumut di batu?

Sosiolog berkata, “Ini masalah budaya.” Psikolog bilang, “Ini tentang moral individu.” Politisi menimpali, “Ini fitnah dari oposisi.”

Sementara rakyat pada bengong.

Korupsi pada akhirnya adalah bentuk seni. Ia dimainkan oleh tangan-tangan licin dengan naskah panjang dan judul besar: "Untuk Kepentingan Masyarakat." Padahal masyarakat tidak pernah diajak buat naskahnya. Mungkin sudah saatnya kita menyadari bahwa transparansi bukan hanya soal laporan digital, tetapi juga tentang menyamakan definisi "jujur" antara rakyat dan pejabat.

Karena selama definisi "amanah" masih bisa dinegosiasikan di ruang rapat ber-AC, dan "kesejahteraan" masih hanya berarti terpenuhinya tunjangan pejabat, maka korupsi akan terus hidup. Ia tidak butuh tempat persembunyian. Ia hidup di antara kita, tersenyum di baliho, dan sesekali membagikan sembako.