Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa sosial, merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik dan tertib. Masyarakat yang hidupnya bengkok oleh hukum dipaksa lurus, yang kasar dipaksa halus, yang melenceng ditendang kembali ke jalur. 

Islam turun di Makkah dan Madinah dengan membawa hukum. Sehingga merubah tatanan hidup masyarakat di sana. Yang pembunuh, pencuri, penganiaya semua ditarik ke dalam satu garis lalu ditempa dan di didik. 

Hukum memberikan pagar, sekat, batasan dan panduan hidup bagi masyarakat sehingga yang awalnya biadab menjadi beradab. Pada akhirnya hukum menghadirkan peradaban. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah supremasi hukum.

Akan tetapi ketika hukum sudah tidak diindahkan lagi, dan secara fungsional dia telah pudar, saya berpikir maka mungkin Corona adalah alat baru untuk merekayasa sosial, merubah tatanan hidup masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik. Corona as a tool of social engineering. 

Tetapi lebih dari itu Corona bisa dijadikan pemantik bagi bangsa ini  dalam hal perbaikan sistem kesehatan nasional, ia bisa menjadi batu loncatan dan momentum untuk maju dalam bidang kesehatan dan bidang lainnya.

Sebagaimana Jepang yang dengan kondisi geografisnya memicu mereka berinovasi menjadi negara canggih. Israel dengan kebencian yang diterimanya bertahan lalu berubah menjadi bangsa mengerikan. Dan China menjadikan perselisihannya dengan Amerika sebagai cambuk untuk bangkit. Sungguh benar bahwa problem adalah obat bagi jiwa yang lemah dan pintu kesuksesan. Semoga dengan wabah Corona ini bisa lebih menguatkan jiwa bangsa Indonesia dan membuka pintu kemajuan.

1. Pengertian Asas Hukum

2. Fungsi Asas Hukum

1. Pengundang-undang harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman bagi kerjanya;
2. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan pada asas-asas hukum;
3. Hakim perlu menggunakan asas-asas hukum, apabila mengadakan analogi;
4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila tidak dipakai, maka undang-undang terancam kehilangan maknanya.

1. Sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi pelaksana atau birokrasi hukum dalam melaksanakan tugasnya agar taat asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum;
2. Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pembentuk hukum agar hukum yang dibuat tidak saling bertentangan;
3. Sebagai pedoman bagi pembentuk hukum agar daalam membentuk hukum mencerminkan nilai-nilai etis dan kedailan masyarakat luas;
4. Sebagai koreksi apabila terjadi konflik dalam sistem hukum;
5. Sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penemuan dan penafsiran hukum.

3. Sistem Hukum

1. Menurut Ludwig von Bertalanffy menyatakan “system are complexes of element standing in interaction”.
2. Hall, AD. Dan Fagen,R.E. berpendapat bahwa “A system is a set of obyects together with relationship between the obyects and between the attributes”.
3. Menurut Elias M. Awad (1979:4) sistem adalah “hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur” (an organized, functioning relationship among units or components). Selanjutnya Awad menyatakan bahwa sistem adalah himpunan komponen atau sub sistem yang teroganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu, atau “a system can be defined as an organized group of components (subsystem) linked together according to a plan to achieve a specific obyective”.
4. Menurut Richard A, Johnson, Fremont E.Kast, James E. Rosenzweig (Pamuji, 1980:4) sistem adalah “suatu kebulatan/ keseluruhan yang komplek atau terorganisir; atau suatu himpunan atau perpaduan bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang komplek dan utuh” atau “a system is an array of component designed to accomplish a particular obyektive according to plan”.
5. Shrode dan Voice menyatakan bahwa sistem adalah “a system is a set of interrelated parts, working independently an jointly, in pursuit of common objectives of the whole , within a complex environment” . Menurutnya unsur-unsur sistem adalah (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian-bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bagian bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama, satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan bersama suatu sistem, (5) terjadi dalam lingkungan yang rumit dan komplek.
6. Campbell Bonita (1979:3) “a system as any group of interrelated components or

7. Hussel L. Ackof,….. A system is any entity, conceptual or physical, which consist of independent parts…..”
8. Kenneth E. Boulding mengemukakan ….. A system is a big black box which we can not unlock the locks. And all we can find about, is what goes in and what comes out…..”

1. Sistem Hukum

1. John Henry Merryman dalam bukunyaT”he Civil Law and Tradition” (1985 :1) menguraikan bahwa “Legal system is an operating set of legal isnstitutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty states legal system in the United States, separate legal system in each of the other nations, and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations”. Artinya “sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi “institusi, prosedur, aturan hukum”. Dalam konteks ini ada satu Negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amaerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti seperti halnya dalam organisasi masyarakat ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
2. Menurut L.M. Friedman, sistem hukum meliputi substansi hukum (materi hukum/peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga pemebentuk hukum) dan legal culture (budaya hukum) atau nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.
3. Robert Seidman dan Chamblin menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi lembaga pembentuk undang-undang, lembaga pelaksana hukum/undang-undang dan pemegang peran atau peran masyarakat yang terkena hukum/undang-undang.
4. Gunar Myrdal berpendapat bahwa sistem hukum mencakup lembaga pembentuk/pembuat hukum, lembaga pelaksana hukum/undang-undang dan pencari keadilan.
5. Dalam hasil penelitiannya “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” Soerjono Soekanto bahwa sistem hukum atau factor-faktor yang memprengaruhi berfungsinya hukum di masyarakat yaitu (1) Kaedah hukum/peraturan itu sendiri; (2) Petugas/penegak hukum; (3) Masyarakat; dan (4) Fasilitas. Dalam hal sistem hukum Soerjono Soekanto menambah satu unsur sistem hukum dari tiga sistem hukum yang dikemukakan para ahli terdahulu yakni fasilitas hukum/sarana dan prasarana hukum.

1. Substansi atau materi hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum dan pengembangan hukum;
2. Institusi dan aparatur hukum yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum;
3. Sarana dan prasarana hukum yang bersifat fisik (gedung pengadilan, rambu-rambu lalu lintas);
4. Budaya hukum warga masyarakat dan para pejabat pemerintahan;
5. Pendidikan hukum.

1. Civil law system yang berasal dari hukum Romawi (Roman law) yang dipraktekkan di Negara-negara Eropa continental. Hukum cipil ini berlaku karena berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi (Hukum Romawi Corpus Iuris Civilis dari Kaisar Justinianus, Code des Francais atau Code Napoleon dari Kaisar Napoleon Bonaparte Perancis, Kitab Undang-undang Belanda (Wvk,WvS,BW) yang pernah berlaku di zaman Hindia Belanda (Indonesia). Sistem hukum sipil (civil law system) ini dipraktekkan di Negara-negara Eropa continental dan bekas jajahannya;
2. Common law system (System Anglo American) hukum yang berdasarkan custom atau kebiasaandan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem common law dipraktekkan di Negara-negara Anglo Saxon, Inggris dan Amerika serta bekas jajahan/dominion Inggris;
3. Islamic law system, hukum berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits/Sunnah Rosul dipraktekkan di Negara-negara yang berdasarkan Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Negara-negara Timur Tengah atau jasirah Arab dan Afrika Utara. Oleh Rene David dan Jhon Brierley, system hukum Islam dikelompokkan dalam keluarga hukum Timur Tengah (middle East System).
4. Socialist law system, system hukum yang dipraktikkan di Negara-negara sosialis dan komunis (Uni Soviet/Rusia, Cuba, Korea Utara);
5. Sub Saharan Africa, yaitu system hukum yang dipraktikkan di Negara-negara Afrika yang berada di sselatan gurun Sahara (Eric Richard, 1990:40);
6. Far East System, sistem hukum yang komplek merupakan perpaduan antara hukum dari civil law system, common law system dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim (Pantai utara Afrika, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara).

4. Klasifikasi Hukum

1. Menurut sumbernya, hukum dibedakan antara lain :

1. Sumber Hukum Formal, terdiri dari :
   1. Hukum Undang-undang;
   2. Hukum Kebiasaan/hukum adat;
   3. Hukum Traktat (perjanjian);
   4. Hukum Yurisprudensi;
   5. Doktrin Hukum (pendapat atau ajaran ahli hukum).
2. Sumber Hukum Material terdiri dari:

1. Filosofis, adalah materi atau bahan hukum yang berasal dari ideologi atau falsafah hidup suatu masyarakat atau bangsa, serta dari nilai-nilai agama /kepercayaan serta nilai-nilai etis atau moral masyarakat itu sendiri (kesadaran hukum dan nilai-nilai keadilan)
2. Sosiologis, adalah isi hukum yang berasal dari norma-norma kebiasaan (kesulilaan dan kesopanan) yang tumbuh dan hidup berkembang di masyarakat (hukum yang hidup di masyarakat);
3. Historis, isi atau bahan mterial hukum yang pernah berlaku di masyarakat, atau norma-norma hukum yang pernah berlaku di masa lampau, misalnya norma hukum yang pernah berlaku pada zaman kerajaan di Indonesia, hukum peninggalan zaman kolonial Belanda (Hukum Belanda).

2. Menurut bentuknya, hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Hukum tertulis, hukum ini terdiri dari:

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, misalnya: Hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS), Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek/B.W) dan Hukum Dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koopnhandel/W.v.K.).
2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang : Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Merek, Hak Cipta, Hak Patent, Kepailitan, Arbitrase, Perseoran Terbatas, Yayasan, Koperasi, Notaris dan sebagainya.

2. Hukum tidak tertulis (Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat) yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi tidak tertulis, dan masyarakat mentaatinya seperti halnya mentaati undang-undang (hukum tertulis).

3. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara;
2. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan /atau antara organisasi/lembaga internasonal);
3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing;
4. Hukum gereja (Kanonik), yaitu hukum yang ditetapkan oleh gereja (Katolik Roma) berlaku untuk anggotanya;
5. Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam;

4. Menurut waktu berlakunya hukum dibagi dalam:

1. Ius Constitutum (Ius Positum/ius operatum), yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu;
2. Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan;
3. Hukum Asasi (Kodrat), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dan kapan saja tidak terbatas oleh ruang waktu dan tempat. Hukum asasi ini berlaku untuk semua bangsa dan bersifat abadi.

5. Menurut Fungsinya atau cara mempertahankannya, dibedakan menjadi:

1. Hukum material (materiel recht atau substantive law), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain yang mengutamakan kepentingan tertentu; atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbutan yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan, barang siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang; seperti Hukum pidana dalam KUHP, Hukum perdata dalam B.W., Hukum dagang dalam WvK.
2. Hukum formal atau (formeelrecht/procesrecht/ajective law) atau hukum acara, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material;misalnya Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6. Menurut Sifatnya, hukum dibedakan menjadi:

1. Hukum yang memaksa atau hukum imperatif (dwingendrecht/normatief recht/imperative law) yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak. Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983:107) adalah hukum yang tidak boleh dikesampingkan dengan suatu perbuatan khusus atau persetujuan misalnya: setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, jual beli benda tidak bergerak harus dilakukan dihadapan PPAT dan harus didaftarkan ke Kantor BPN/Agraria setempat.
2. Hukum pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur (hukum fakultatif/aanvulende/regelende recht) yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan kongkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian; seperti tentang bentuk perjanjian boleh tertulis dan boleh tidak tertulis, boleh dilakukan atau dibuat di hadapan notaris atau di bawah tangan; penyerahan barang atau uang boleh diserahkan di tempat penjual atau pembeli tergantung kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.

7. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi:

1. Hukum Publik (public law/publiek recht), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara atau aparatur nengan dengan orang/badan pribadi atau masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983:428,545) Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat. Hukum publik mencakup Hukum Tata Negara (staatsrecht/constitutional law), Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Pemerintahan (Administratief recht/administrative law), Hukum Pidana (Strafrecht), Hukum Internasional (International Law/Internationaal Publiek Recht) atau hukum antar bangsa (Volkenrecht), Hukum Pidana Internasional (Internationaal strafrecht), dan Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht), (Kamus Hukum Fockema Andreae,1983:220-221,428,545), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
2. Hukum Privat atau Hukum Sipil (Private Law/Privaatrecht/Civiel recht), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan/atau badan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi; atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain untuk kepentingan pribadi. Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983:415) hukum privat adalah ”keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan hak orang dan benda tertentu dalam hubungannya satu sama lain”. Termasuk hukum Privat meliputi: Hukum Perdata (burgerlijk recht) dalam (B.W.) dan Hukum Dagang (handelrecht) dalam (W.v.K), Hukum Acara Perdata (burgerlijk proces recht) dalam HIR, Hukum Acara Peradilan Agama. Beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik karena proses hukum acara melibatkan aparatur negara, yaitu hakim. Menurut penulis, hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum publik, karena, sengketa keperdataannya bersifat pribadi (perdata) serta melibatkan aparatur penegak hukum yakni hakim pengadilan (aparat publik). Seperti halnya hukum lingkungan dan hukum pajak serta hukum agraria merupakan bagian hukum publik dan hukum perdata.

1. Pembagian Isi Hukum

1. Hukum Publik (Publiek Recht), antara lain meliputi:

1. Hukum Pidana (material) atau (ius poenale/strafrecht/ criminal law) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana;
2. Hukum Tata Negara (material) atau (Staatsrecht/Vervassungsrecht atau Constitutional Law/droit constitutionnel) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan pembagian tugas kekuasaan organisasi negara serta kewenangannya. Singkatnya HTN (material) adalah hukum yang mengatur hubungan antar lembaga negara beserta tugas dan kewenangannya. Staatsrecht adalah mengatur apa yang diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan undang-undang organik-nya (Kamus Hukum Fockema Andreae, 1983:531). Di Belanda (van Apeldoorn, 1976:304) Hukum Tata Negara dan hukum administrasi negara disebut sebagai hukum tata negara dalam arti luas. Oleh Oppenheim Hukum Tata Negara adalah mempelajari negara dalam keadaan tetap atau tidak bergerak (staat in rust).
3. Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara (material) atau (administratiefrecht/verwaltungsrecht atau droit administratief/ Administrative Law) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang tatacara atau prosedur aparatur negara dalam melaksanakan tugas kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan pelayanan terhadap masyarakat. Administratiefrecht adalah hukum tata pemerintahan yang mengatur tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaannya (Kamus Hukum Fockema Andreae, 1983:18). Oppenheim menamakan hukum administrasi negara sebagai hukum yang mepelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Menurut Logemann (1974:5) Hukum Tata Usaha Negara mempelajarai atau menyelidiki hubungan-hubungan istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka secara khusus. Utrect (1964:72) Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang membahas tentang hubungan hukum istimewa, yang memungkinkan para pejabat menjalankan tugas istimewa mereka.
4. Hukum Internasional (Internationaal Recht/internationaal publiek recht atau International Law/droit international) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau lembaga internasional atau antar subyek hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982:1) hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
5. Hukum Acara (hukum formal) atau (Procesrecht atau Proces law) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material yang dilanggar. Hukum Acara merupakan bagian hukum publik karena dalam prosesnya melibatkan aparatur negara dan lembaga peradilan negara.
6. Hukum Acara Pidana (Hukum pidana formal/Straf Proces recht) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur tindakan aparat pelaksana atau penegak hukum karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang/peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahanan hukum pidana material yang dilanggar;
7. Hukum Acara Tata Usaha Negara (HTUN Formal/Administratief Procesrecht) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang cara bagaimana menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara perseorangan atau badan pribadi dengan pejabat tata usaha negara akibat dilanggarnya peraturan tata usaha negara material; atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara.
8. Hukum Acara Tata Negara (HTN formal/ Proces Constitusional law/Costitutioneel proces recht) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur atau cara untuk melaksanakan dan mempertahankan HTN material (konstitusi) bilamanana dilanggar. Hukum Acara Tata Negara di Indonesia dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan perdata/publik mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di Mahkamah Konstitusi; atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

2. Lapangan Hukum Privat, antara lain meliputi:

1. Hukum Perdata (Privaatrecht/Burgerlijk recht atau Private law), adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan atau badan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau individu. Dengan kata lain, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain. Kamus Hukum Fockema Anderae (1983:63-64) Burgerlijk recht (hukum perdata) adalah keseluruhan peraturan mengenai hubungan hukum antara orang/badan hukum, juga badan publik sepanjang ikut serta dalam lalu lintas hukum perdata. Privaatrecht (hukum perdata) adalah keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan hak orang dan benda tertentu dalam hubungannya satu sama lain (Kamus Hukum Fockema Andrea, 1983:415).
2. Hukum Dagang (Handelsrecht atau Kommercial law), adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan atau badan di lapangan perdagangan atau bisnis. Menurut Kamus Hukum Fockema Andereae (1983:183-184) Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum (rechtsregels) mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan. Hukum Dagang ini merupakan bagian dari hukum privat dalam arti luas;
3. Hukum Perdata Internasional (Internationaal Privaatrecht atau International private law), adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum dan/atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan/ atau badan pribadi yang mengandung unsur asing dan mengutamakan kepentingan individu. Internationaal Privaatrecht atau hukum perdata internasional memuat peraturan-peraturan yang menunjukkan hukum nasional mana yang berlaku untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan hukum perdata yang mempunyai unsur-unsur internasional (Kamus Hukum Fockema Andreae, 1983:220).
4. Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formal/Burgerlijk Procesrechts) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di perdilan perdata; atau keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata karena adanya pelanggaran hukum perdata material. Burgerlijk Procesrecht (Kamus Hukum Fockema Andreae,1983:63) atau hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mempertahankan hak-haknya dengan pertolongan hakim.
5. Hukum Acara Peradilan Agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan perdata mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan agama; atau keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama.