Prediksi terhadap kemungkinan seorang terdakwa akan dihukum atau dibebaskan sangat mungkin dilakukan sejak awal, yakni melalui analisis terhadap dakwaan pasal yang dikenakan.

Dalam hukum pidana, pasal yang didakwakan adalah kerangka hukum yang harus dipenuhi jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Pasal-pasal ini memuat unsur-unsur delik, yaitu bagian-bagian penting dari perbuatan pidana yang harus dibuktikan secara kumulatif.

Misal kasus Tom. Bagaimana memulainya?

Pertama, cari tahu aturan apa dan pasal berapa yg didakwakan. Dalam hal ini Tom didakwa melanggar pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi:

Kedua, breakdown unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dalam hal ini pasal 2 UU Tipikor sebagaimana tercantum di atas. Diantaranya:

Ketiga, eksaminasi atau uji antara unsur pasal yang di dakwakan dengan diri terdakwa dalam hal ini Tom Lembong. Sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

📍Tom adalah orang, dia adalah subyek hukum. Unsur ini terpenuhi ✅️

Yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini sering jadi sumber perdebatan, karena kalau seorang pejabat hanya keliru dalam menjalankan tugasnya, apakah itu otomatis melawan hukum? Apakah keputusan kolektif yang salah secara administratif otomatis dipidana?

📍Apakah Tom dengan kebijakan impornya terbukti melawan hukum? Unsur ini jadi perdebatan❓️

Harus dibuktikan bahwa ada manfaat ekonomi yang diperoleh, baik oleh terdakwa sendiri atau pihak lain. Bukti bisa berupa: Aliran uang, transfer aset, keuntungan proyek yang tak wajar, dst.

Unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan. Salah satunya saja, pilih atara memperkaya diri atau orang lain atau korporasi.

📍Apakah Tom terbukti memperkaya diri/orang lain/korporasi? Fakta persidangannya unsur ini tidak terbukti ❌️

Bahwa unsur ini mengharuskan ada kerugian riil, bukan sekadar potensi. Harus dibuktikan oleh auditor negara (BPK, BPKP). Hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian harus jelas. Namun, unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan. Pilih satu antara merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

📍Apakah Tom merugikan keuangan negara/prekonomian negara? Fakta persidangan malah negara memperoleh keuntungan. Unsur ini tidak terbukti ❌️

Dari ke 4 (empat) unsur yang dieksaminasi, ternyata hanya satu yang terbukti, sedang 3 lainnya tidak terbukti. Sesungguhnya satu saja unsur yang tidak terpenuhi dalam pasal pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut secara hukum menjadi gugur dan terdakwa harus diputus bebas.

Pasal 2 UU Tipikor bisa menjadi alat prediksi yang kuat, asal kita jeli membedah unsur-unsurnya dan mengaitkan dengan fakta hukum. Jangan lupa setelah adanya putusan MK No 25/PUU-XIV/2016, pasal ini menjadi delik materil. Artinya, ia menitik beratkan pada akibat perbuatan dalam hal ini merugikan keuangan negara atau prekonomian negara. Karena yang dituju adalah akibat maka mensyaratkan adanya mens rea atau niat jahat pelaku. Jika tidak ada niat jahat maka tidak ada pidana. Dan secara umum dalam kasus-kasus pidana, mens rea adalah keniscayaan.

Akhirnya, siapa pun yang ingin menganalisis kasus pidana, baik pengacara, aktivis, wartawan, maupun masyarakat sipil, harus mampu menguasai teknik “unsur breakdown” ini. 

Sekian dan terimagaji!

Akan tetapi, tidak seperti kasus-kasus korupsi pada umumnya dimana pelaku sering dikecam publik. Tom Lembong justru mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas. Terlebih lagi, banyak tokoh anti korupsi, para politisi lintas spektrum ideologi, hingga kalangan akademisi yang terang-terangan membela Tom. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang koruptor dibela dan wajah peradilan dicela.

Pertanyaan yang muncul kemudian. Apa sebab dukungan terhadap Tom? Bukankah dia seorang koruptor sebagaimana putusan hakim! Ataukah majelis hakim telah keliru dengan putusannya?

Apa makna ketika masyarakat memilih berdiri di sisi terpidana dan bukan di sisi keadilan formal? Apakah ini bentuk dekadensi moral kolektif, atau justru sebuah kritik terbuka terhadap sistem keadilan itu sendiri?

Secara positivistik, hukum adalah produk formal institusi. Ketika hakim memutus bersalah, maka secara yuridis Tom adalah seorang koruptor. Namun, keadilan tidak selalu bersifat legal formal. Ia juga bersifat etis dan substantif. Miskawaih mengatakan bahwa keadilan bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi “meletakkan segala sesuatu pada tempat yang benar.” Maka, jika masyarakat merasa bahwa putusan ini tidak "meletakkan kebenaran di tempatnya", bisa jadi publik sedang menolak legalitas yang telah kehilangan legitimasi moral.

Tom Lembong selama ini dikenal bukan hanya bersih, tapi juga rasional, terbuka, dan progresif. Tak ada narasi kekuasaan yang menempel padanya, tak ada kekayaan mencurigakan, dan tak ada pola hidup mewah. Dalam banyak isu publik, Tom lebih menyerupai intelektual yang nyasar ke pemerintahan. Maka ketika ia divonis korupsi, publik merasakan dissonansi moral, rasa bersalah yang tak sejalan dengan watak pelaku, dan ini mengganggu.

Saya mencoba mempelajari berkas putusan kasus Tom. Jumlahnya lumayan banyak, 1561 halaman. Kesimpulan yang saya ambil, baik hakim maupun tim yang ada dibelakangnya (panitera, analis perkara peradilan, dsb) cenderung ingin menghukum Tom. Terasa pada elaborasi pertimbangan hakim yang dangkal dan terkesan memaksakan. Semakin dalam dibaca, semakin tidak meyakinkan. Rasanya banyak fakta-fakta persidangan yang tidak masuk dalam risalah pertimbangan putusan. Dan ini diakui oleh pengacara Tom.

Nietzsche pernah menyindir bahwa "hukum adalah kehendak yang lebih kuat dari kehendak lainnya", Maka pertanyaannya kini: apakah vonis terhadap Tom adalah wujud supremasi hukum, atau manifestasi dari kekuasaan yang menyamar sebagai hukum? Tanyakan ke Mulyono. Peace!